Categories

Apa pengertian demokrasi terpimpin dan bagaimana implementasinya di Indonesia?

Apa pengertian demokrasi terpimpin dan bagaimana implementasinya di Indonesia?

Pengertian demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin yang memiliki pengaruh besar, seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan Soekarno. Di Indonesia, implementasinya dilakukan melalui program Pembangunan Nasional Dalam Kerangka Demokrasi Terpimpin yang bertujuan mengarahkan pembangunan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa.

Penjelasan dan Jawaban

Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan Demokrasi Parlementer yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Demokrasi terpimpin memiliki beberapa karakteristik penting:

  1. Kekuasaan dipegang oleh pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
  2. Pemimpin memiliki peran yang kuat dalam mengambil keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan.
  3. Pemerintahan berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara.
  4. Partai politik dibatasi keberadaannya, dengan hanya ada tiga partai politik yang diakui, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
  5. Musyawarah adalah prinsip utama dalam pengambilan keputusan.

Implementasi demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai pada tahun 1959 hingga tahun 1966. Sistem ini menempatkan Presiden Soekarno sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan besar dalam mengambil keputusan. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin di Indonesia menuai pro dan kontra, terutama terkait dengan pembatasan partai politik dan dominasi kekuasaan Presiden.

Kesimpulan

Demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Implementasi demokrasi terpimpin di Indonesia menghadapi berbagai pro dan kontra. Meskipun demokrasi terpimpin memberikan peran kuat kepada pemimpin dalam pengambilan keputusan, pembatasan terhadap partai politik dan dominasi kekuasaan Presiden menjadi titik perdebatan. Seiring berjalannya waktu, sistem pemerintahan di Indonesia berubah menjadi demokrasi yang lebih menghormati prinsip kebebasan dan pluralitas.