Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai UUD 1945, adalah konstitusi yang menjadi dasar negara Indonesia. Dokumen ini berisikan prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan struktur kekuasaan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. UUD 1945 menjadi landasan utama dalam menjalankan negara dan mengikat semua warga negara Indonesia.
Penjelasan dan Jawaban
UUD 1945 merupakan singkatan dari Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah landasan hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur tentang sistem pemerintahan, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, serta rumusan dasar negara dan ideologi.
UUD 1945 yang saat ini berlaku merupakan hasil perubahan keempat dan terakhir yang disahkan pada tanggal 27 Desember 1949. Dokumen ini menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku setelah kemerdekaan Indonesia.
Pada UUD 1945, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:
-
Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila diakui sebagai dasar negara yang meliputi lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
-
Sistem Ketatanegaraan
UUD 1945 menetapkan sistem ketatanegaraan berbentuk Republik dengan presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum.
-
Hak-hak Asasi Manusia
UUD 1945 juga mengatur hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Beberapa hak yang dijamin antara lain hak atas hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
-
Perubahan UUD 1945
Perubahan UUD 1945 dapat dilakukan melalui amandemen yang harus melalui proses yang panjang, yaitu melalui persetujuan DPR dan MPR. Perubahan UUD 1945 bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bangsa.
Kesimpulan
UUD 1945 adalah undang-undang dasar tertinggi di Indonesia yang mengatur tentang sistem pemerintahan, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia. Dokumen ini mengakui Pancasila sebagai dasar negara, menetapkan sistem ketatanegaraan republik presidensial, serta memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia. Perubahan UUD 1945 dapat dilakukan melalui amandemen yang disetujui oleh DPR dan MPR. UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang menyelenggarakan negara Indonesia.