Sistem pemerintahan teritorial adalah suatu bentuk sistem yang mengatur pembagian kekuasaan pemerintahan di suatu negara berdasarkan wilayah geografis. Dalam sistem ini, wilayah-wilayah tersebut diberikan otonomi untuk mengurus urusan pemerintahan di tingkat lokal, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Penjelasan dan Jawaban
Sistem pemerintahan teritorial merujuk pada organisasi dan pembagian kekuasaan pemerintahan di suatu negara berdasarkan wilayah geografis atau teritorialnya. Dalam sistem ini, terdapat pembagian otoritas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan batasan wilayah yang telah ditetapkan.
Di Indonesia, sistem pemerintahan teritorial dikenal dengan sebutan sistem desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki negara yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Provinsi adalah unit pemerintahan tingkat pertama yang memiliki kewenangan tertentu, sedangkan kabupaten dan kota merupakan unit pemerintahan tingkat kedua yang dapat mengatur urusan pemerintahan yang lebih terperinci dalam wilayahnya masing-masing.
Sistem pemerintahan teritorial memberikan keuntungan dalam hal efisiensi administrasi, partisipasi masyarakat, serta meningkatkan pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemerintahan daerah yang memiliki otonomi, kebijakan dan pelayanan publik dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat mempercepat pembangunan di daerah.
Kesimpulan
Sistem pemerintahan teritorial merupakan pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan wilayah geografis. Di Indonesia, sistem ini dikenal sebagai sistem desentralisasi yang mengatur pembagian wewenang antara provinsi, kabupaten, dan kota.
Sistem pemerintahan teritorial memiliki manfaat dalam efisiensi administrasi, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, kebijakan dan pelayanan publik dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta mempercepat pembangunan di daerah.