Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi landasan negara Indonesia. Dokumen ini mengatur tentang kewenangan, struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kebangsaan. DDalam artikel ini akan dibahas secara komprehensif mengenai makna, sejarah, dan pentingnya UUD 1945 bagi negara Indonesia.
Penjelasan dan Jawaban
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi atau hukum dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis yang menjadi landasan negara Republik Indonesia. UUD 1945 mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, struktur negara, hak dan kewajiban warga negara, serta lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga memberikan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.
Pembentukan UUD 1945 dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dokumen UUD 1945 terdiri dari sebuah Pembukaan dan 18 Bab, yang berisi tentang pokok-pokok hukum dan ketentuan-ketentuan dalam menjalankan pemerintahan negara.
Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam UUD 1945:
- Penegasan tentang kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui pemilihan umum.
- Pembagian kekuasaan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mandiri namun tetap berkolaborasi dalam menjalankan pemerintahan negara.
- Perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban warga negara dalam menjaga keutuhan negara, kepentingan nasional, serta menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.
- Penetapan sistem pemerintahan negara sebagai negara kesatuan dengan wilayah NKRI yang terbagi dalam provinsi-provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan.
Kesimpulan
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi atau hukum dasar yang mendefinisikan prinsip-prinsip dasar dan struktur negara Republik Indonesia. UUD 1945 memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan serta perlindungan hak dan kewajiban warga negara. Dokumen ini juga mengatur sistem pembagian kekuasaan yang seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan UUD 1945, Indonesia secara resmi menjadi negara kesatuan yang maju dengan wilayah yang terbagi dalam tingkatan administratif mulai dari provinsi hingga desa/kelurahan.
UUD 1945 tidak hanya sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, tetapi juga menjadi pijakan dalam pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Dengan demikian, UUD 1945 memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan negara Indonesia sebagai negara demokrasi.