Pengertian dan Fungsi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan topik yang penting dalam dunia kebijakan negara. MPR adalah lembaga negara dengan peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Artikel ini akan menjelaskan pengertian dan fungsi MPR dalam konteks pembentukan undang-undang dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.
Penjelasan dan Jawaban
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah lembaga tertinggi negara atau lembaga legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan negara.
1. Pengertian MPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga legislasi tertinggi yang ada di Indonesia. MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR memiliki kewenangan untuk membuat perubahan terhadap UUD 1945, menetapkan Undang-Undang Dasar baru, serta memiliki tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan UUD 1945.
2. Fungsi MPR
MPR memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
- Membentuk dan menetapkan UUD 1945.
- Merubah, menambah, atau mengurangi UUD 1945.
- Memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden.
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas pelanggaran hukum.
- Memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat.
- Melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Kesimpulan
Secara kesimpulan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi utama dalam menetapkan dan mengubah UUD 1945, memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat. MPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan peran dan fungsi ini, MPR berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara Indonesia.