Pengertian hirarki hukum dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada suatu sistem yang mengatur dan memetakan tingkat keabsahan berbagai sumber hukum. Dalam hirarki ini, UUD 1945 berkedudukan sebagai dasar utama, diikuti oleh peraturan perundang-undangan lainnya serta keputusan dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.
Penjelasan dan Jawaban
Dalam sistem hukum Indonesia, hirarki hukum merujuk pada tatanan aturan hukum yang memiliki tingkatan dan kedudukan yang berbeda. Hirarki tersebut mengatur hubungan antara berbagai jenis peraturan hukum yang ada di Indonesia.
Pertama-tama, tertinggi dalam hirarki hukum Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada aturan hukum lainnya karena sebagai konstitusi negara, UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di bawah Undang-Undang Dasar 1945, terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki berbagai bentuk seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Undang-Undang dibentuk oleh DPR dan merupakan aturan hukum yang tertinggi setelah UUD 1945. Sementara itu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tetapi mereka harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang.
Di tingkat berikutnya, terdapat Peraturan Pelaksana yang merupakan aturan hukum yang dibuat oleh pihak eksekutif atau lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang dengan tujuan melaksanakan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.
Di bawah Peraturan Pelaksana, terdapat Peraturan Turunan yang mencakup Keputusan Menteri, Instruksi Presiden, dan Surat Edaran. Keputusan Menteri, Instruksi Presiden, dan Surat Edaran berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan dari aturan hukum yang lebih tinggi.
Pada tingkat terendah, terdapat juga peraturan-peraturan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi tertentu. Contohnya adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Badan Otoritas yang mengatur hal-hal teknis atau spesifik dalam suatu bidang.
Secara umum, hirarki hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai berikut:
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah
- Peraturan Pelaksana
- Peraturan Turunan
- Peraturan dari lembaga atau instansi tertentu
Kesimpulan
Hirarki hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah tatanan aturan hukum yang menentukan tingkatan dan kedudukan aturan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 berada di puncak hirarki sebagai konstitusi negara. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah berada di tingkatan berikutnya.
Peraturan Pelaksana, Peraturan Turunan, dan peraturan-peraturan khusus yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi tertentu berada dalam tingkatan yang lebih rendah dalam hirarki hukum. Hirarki hukum ini penting dalam menentukan keabsahan dan keberlakuan aturan hukum di Indonesia.