Apa pengertian dari sistem pemerintahan demokrasi parlementer?

Sistem pemerintahan demokrasi parlementer adalah sebuah sistem di mana kekuasaan dan otoritas pemerintahan terletak pada parlemen yang dipilih oleh rakyat. Parlemen inilah yang bertanggung jawab dalam pembentukan kebijakan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dengan menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Penjelasan dan Jawaban

Sistem pemerintahan demokrasi parlementer merupakan sistem di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh seorang perdana menteri dan kabinetnya, yang berasal dari partai politik mayoritas di parlemen. Sistem ini didasarkan pada konsep pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif, namun eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Berikut adalah beberapa faktor yang menjelaskan pengertian dari sistem pemerintahan demokrasi parlementer:

1. Cabang eksekutif: Di dalam sistem pemerintahan demokrasi parlementer, cabang eksekutif dikepalai oleh seorang perdana menteri dan kabinetnya. Perdana menteri adalah pemimpin partai politik mayoritas di parlemen dan dipilih melalui pemilihan umum.
2. Hubungan antara eksekutif dan legislatif: Dalam sistem ini, perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Mereka harus memiliki dukungan mayoritas di parlemen untuk mempertahankan kekuasaan. Jika kepercayaan parlemen terhadap perdana menteri dan kabinetnya hilang, mereka dapat digantikan melalui mosi tidak percaya.
3. Pemerintahan berbasis partai politik: Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik memainkan peran penting. Partai politik dengan mayoritas di parlemen memiliki kekuasaan untuk membentuk pemerintahan dan mengakui perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
4. Penolakan langsung: Apabila kabinet tidak lagi menikmati dukungan mayoritas dalam parlemen, partai politik yang beroposisi dapat mengajukan keberatan langsung kepada presiden atau kepala negara agar membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan baru.

Kesimpulan

Dalam sistem pemerintahan demokrasi parlementer, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri dan kabinetnya yang bertanggung jawab kepada parlemen. Hubungan erat antara cabang eksekutif dan legislatif adalah ciri khas dari sistem ini. Partai politik memainkan peran penting dalam membentuk pemerintahan dan menjalankan kekuasaan. Sistem ini memberikan kesempatan lebih besar bagi partai politik mayoritas untuk merancang kebijakan dan mengelola negara.