Penjelasan dan Jawaban
Demokrasi berparlimen adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada lembaga parlemen yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hasil pemilihan ini menentukan pembentukan pemerintahan dan kebijakan negara. Di dalam sistem demokrasi berparlimen, parlemen memiliki peran yang sentral dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, serta wadah bagi perwakilan suara rakyat.
Di Indonesia, implementasi demokrasi berparlimen dapat ditemukan dalam sistem ketatanegaraan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dikenal dengan MPR merupakan lembaga parlemen tertinggi di Indonesia yang wakilnya berasal dari pemilihan umum dan memiliki wewenang dalam pembentukan undang-undang dasar dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan.
Implementasi demokrasi berparlimen di Indonesia juga terlihat melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang bertugas membahas dan menetapkan undang-undang bersama-sama dengan pemerintah. DPD, sebagai lembaga perwakilan masyarakat daerah, memiliki peran dalam mengawasi pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Kesimpulan
Demokrasi berparlimen adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada lembaga parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Di Indonesia, sistem ini diimplementasikan melalui lembaga MPR, DPR, dan DPD sebagai wadah rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sistem demokrasi berparlimen memungkinkan partisipasi politik dari berbagai kelompok masyarakat serta memastikan terjadinya pembentukan kebijakan publik secara representatif.
Implementasi demokrasi berparlimen di Indonesia tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, politik, dan pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi berparlimen di Indonesia.