Pengertian sistem pemerintahan parlementer dan presidensial merujuk pada dua sistem yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan. Sistem parlementer memiliki kepala negara yang terpisah dari kepala pemerintahan, dengan parlemen yang memiliki peranan penting dalam pembuatan kebijakan. Sementara itu, sistem presidensial memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan yang merupakan satu entitas, dengan kekuasaan yang terpisah antara eksekutif dan legislatif.
Penjelasan dan Jawaban
Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terletak pada parlemen. Dalam sistem ini, biasanya terdapat seorang kepala negara yang merupakan simbol kekuasaan, seperti seorang presiden atau seorang raja. Namun, kepala negara ini memiliki kekuasaan yang terbatas dan keputusan penting diambil oleh parlemen.
Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terletak pada presiden. Dalam sistem ini, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan besar untuk mengambil keputusan politik. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki masa jabatan tertentu.
Kesimpulan
Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan terletak pada parlemen dan kepala negara memiliki peran seremonial. Keputusan penting diambil oleh parlemen, yang merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Sementara dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan terletak pada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar dan tanggung jawab langsung terhadap pemerintahan.
Dalam sistem parlementer, terdapat lebih banyak kesempatan untuk membentuk koalisi politik dan perubahan pemerintahan dapat terjadi lebih cepat melalui mosi tidak percaya. Namun, sistem ini juga rentan terhadap gridlock politik jika partai-partai yang berbeda mendominasi parlemen. Sedangkan dalam sistem presidensial, presiden memiliki lebih banyak kekuasaan dalam mengambil keputusan. Namun, sistem ini juga dapat rentan terhadap otoritarianisme jika presiden menyalahgunakan kekuasaannya.