UU KPK, atau Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah peraturan hukum yang mengatur lembaga independen yang bertugas memberantas tindak korupsi di Indonesia. UU KPK ini penting untuk menjaga integritas pemerintahan dan memastikan pemerintah bebas dari praktik korupsi. Artikel ini akan menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan UU KPK.
Penjelasan dan Jawaban
UU KPK adalah singkatan dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai pembentukan, tugas, wewenang, dan struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
UU KPK bertujuan untuk memberantas korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, KPK memiliki kewenangan yang luas, seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
UU KPK juga mengatur mengenai perlindungan bagi para penyelidik dan pegawai KPK agar dapat bekerja secara independen tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, UU KPK juga mengatur mengenai tata cara pengelolaan dan penggunaan kekayaan negara sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi di dalam institusi negara.
Kesimpulan
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) adalah hukum yang mengatur tentang pembentukan, tugas, wewenang, dan struktur organisasi KPK. UU ini bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Dengan regulasi yang jelas, diharapkan KPK dapat bekerja secara independen dan efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia.