Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem demokrasi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia menganut sistem pemerintahan republik, dengan kepala negara yang dijabat oleh Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Sistem pemerintahan ini juga mencakup tiga kekuatan utama, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Penjelasan dan Jawaban
Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem demokrasi yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
Esekutif
Eksekutif di Indonesia dipimpin oleh Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, membuat kebijakan, membentuk kabinet, dan bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara.
Legislatif
Legislatif di Indonesia terdiri dari dua badan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan badan legislatif yang mewakili rakyat dan DPD mewakili daerah. DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, mengawasi tindakan pemerintah, dan bertanggung jawab atas keuangan negara. DPD memiliki peran dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Yudikatif
Yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan Umum. Mahkamah Konstitusi bertugas mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan konstitusi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat terakhir dan memiliki wewenang untuk mengadili perkara-perkara pidana dan perdata. Badan Peradilan Umum terdiri dari pengadilan-pengadilan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Kesimpulan
Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kekuasaan negara dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai kepala negara memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. DPR dan DPD bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan Umum bertugas dalam sistem peradilan di Indonesia.