Apakah Indonesia menganut konstitusi tertulis atau tidak tertulis? Pertanyaan ini mencerminkan keragaman hukum dan norma yang ada di negara ini. Meskipun memiliki konstitusi bertulis, terdapat juga elemen-elemen konstitusi tidak tertulis yang terwujud melalui praktek-praktek kehidupan bermasyarakat Indonesia.
Penjelasan dan Jawaban
Indonesia menganut konstitusi tertulis yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia yang telah mengalami beberapa kali amandemen. Dokumen ini berisi aturan dan prinsip dasar yang mengatur kehidupan negara.
Penyebutan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis merujuk pada bentuknya yang terdokumentasi secara tertulis dalam sebuah dokumen resmi. UUD 1945 ditulis dalam format teks dengan pasal-pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan negara, seperti hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan, dan lain-lain.
Sebagai konstitusi, UUD 1945 bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat Indonesia serta mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban lembaga-lembaga pemerintah. UUD 1945 juga memberikan kerangka hukum dan landasan bagi pembentukan undang-undang di Indonesia.
Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut konstitusi tertulis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945.
Kesimpulan
Secara singkat, Indonesia menganut konstitusi tertulis berupa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 menjadi landasan hukum yang mengatur kehidupan negara dan memberikan kerangka bagi pembentukan undang-undang di Indonesia.
Konstitusi tertulis ini penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak warga negara Indonesia. Dengan adanya UUD 1945, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan sistem pemerintahan dan pembangunan negara secara berkelanjutan.