Pengertian sistem pemerintahan desentralisasi adalah sebuah model pemerintahan di mana kekuasaan politik dan administrasi yang sebelumnya terpusat di pemerintah pusat, dipindahkan dan dibagi ke pemerintah daerah atau lokal. Dalam sistem ini, keputusan dan kebijakan dapat diambil lebih akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Penjelasan dan Jawaban
Sistem pemerintahan desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan dan wewenang kepada daerah atau wilayah di dalam suatu negara. Dalam sistem ini, kekuasaan dan otonomi diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan-urusan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut.
Pada sistem pemerintahan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di wilayahnya. Beberapa contoh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah dalam hal pendidikan, kesehatan, perencanaan dan pengelolaan pembangunan di wilayah, serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Perlu diketahui bahwa sistem pemerintahan desentralisasi dapat berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya, tergantung pada sistem politik dan kebijakan yang diterapkan di negara tersebut. Misalnya, dalam sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia, kewenangan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kesimpulan
Dalam sistem pemerintahan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan wewenang untuk mengurus kepentingan-kepentingan lokal. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberagaman, memberikan kesempatan partisipasi masyarakat lokal, serta mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.
Sistem pemerintahan desentralisasi juga mengakui bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda, sehingga memberikan ruang lingkup yang lebih fleksibel dalam mengambil keputusan dan merespon kebutuhan lokal. Namun, tetap diperlukan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah agar tujuan pembangunan nasional tetap tercapai.