Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem demokrasi yang menganut prinsip pembagian kekuasaan di antara tiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem ini, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki kekuasaan eksekutif, sedangkan parlemen berperan dalam pembuatan undang-undang.
Penjelasan dan Jawaban
Sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem demokrasi yang mengadopsi sistem presidensial. Presidensial berarti negara dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintahan Indonesia juga mengikuti prinsip pemisahan kekuasaan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pertama, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang memimpin eksekutif. Presiden memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting, menjalankan kebijakan, dan mengatur administrasi negara.
Kedua, kekuasaan legislatif terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR memiliki tugas untuk membuat undang-undang, mengawasi kegiatan pemerintah, serta mengambil keputusan dalam kebijakan negara. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Ketiga, kekuasaan yudikatif berada di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bertugas memutuskan sengketa hukum, melindungi hak-hak individu, dan menegakkan hukum. Hakim di Mahkamah Agung dipilih melalui proses seleksi dan penunjukan.
Selain itu, Indonesia juga mengenal sistem pemerintahan daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Masing-masing daerah memiliki gubernur/wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerahnya.
Kesimpulan
Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem demokrasi presidensial dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden memimpin eksekutif, DPR membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah, serta Mahkamah Agung memutuskan sengketa hukum. Selain itu, terdapat pemerintahan daerah yang dipimpin oleh gubernur/wali kota.