Categories

Siapa yang berhak menjadi anggota DPR?

Posted by By admin 2 Min Read
Siapa yang berhak menjadi anggota DPR?

Pertanyaan yang sering muncul adalah, siapa sebenarnya yang berhak menjadi anggota DPR? Dalam artikel ini, kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan mengulas persyaratan dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh mereka yang ingin memasuki dunia politik melalui jalan legislatif.

Penjelasan dan Jawaban

Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Menurut Pasal 65 UUD 1945, seseorang berhak menjadi anggota DPR jika memenuhi beberapa syarat berikut:

  1. Indonesia asli atau bangsa Indonesia yang telah menjadi warga negara Indonesia secara terus-menerus sejak kelahirannya atau sejak tanggal pengakuan sebagai warga negara.
  2. Setidaknya berusia 25 tahun pada saat ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan umum.
  3. Tidak pernah diancam, tidak pernah terkena hukuman penjara minimal 5 tahun, dan tidak pernah diberi rehabilitasi.
  4. Tidak mempunyai ikatan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik tertentu.
  5. Tidak mempunyai ikatan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tertentu.
  6. Tidak sedang menjalankan tugas atau kedudukan sebagai PNS (pegawai negeri sipil), tentara, atau anggota kepolisian.
  7. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
  8. Tidak menjadi pengurus perkumpulan atau pengurus badan hukum yang bergerak dalam bidang politik praktis.

Jadi, agar seseorang dapat menjadi anggota DPR, mereka harus memenuhi syarat kewarganegaraan, usia, integritas pribadi, serta tidak memiliki ikatan dengan partai politik, SARA, jabatan lain, atau badan hukum yang bergerak dalam politik praktis.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi anggota DPR harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota DPR yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki komitmen terhadap negara dan rakyat serta tidak terikat dengan kepentingan partai politik tertentu atau golongan tertentu. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan wakil mereka di DPR yang akan menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat.